Administrasi publik : Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
|
No. Panggil
|
351.598 SAN a
|
|
Pengarang
|
Santoso, Djonet;
|
|
Tempat Terbit
|
Jakarta
|
|
Penerbit
|
Yayasan Pustaka Obor Indonesia
|
|
Tahun Terbit
|
2019
|
|
Subject
|
Administrasi Negara; ; Indonesia;
|
|
Klasifikasi
|
351.598
|
|
Abstrak/Catatan
|
Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) oleh seluruh negara di dunia menegaskan keprihatinan dan kekhawatiran semua pihak semakin memburuknya kondisi bumi dan seluruh kehidupan di dalamnya. Harus ada gerakan global untuk mencegah kehancuran, memperbaiki kerusakan, mengubah perilaku pemenuhan kebutuhan hidup yang salah, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk bumi tanpa ada yang tertinggal (no one left behind). Usaha-usaha peningkatan kesejahteraan hidup umat manusia harus berjalan seiring dengan langkah-langkah bijak pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam. Gerakan pembangunan global ini tidak cukup bisa dilakukan dengan 8 tujuan seperti dalam skema gerakan sebelumnya dalam kemasan Millenium Development Goals (MDGs) pada periode tahun 2000-2015. Mandat gerakan pembangunan global SDGs dilakukan melalui 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Indonesia berkomitmen untuk ikut mewujudkan semangat SDGs dengan mengintegrasikannya dalam skema dan proses pembangunan nasional.
Langkah-langkah konkrit telah disepakati dan dijalankan di tingkat nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Berbagai kebijakan nasional telah dikaji ulang, direvisi, disempurnakan, termasuk juga kebijakan-kebijakan baru yang disusun untuk mewujudkan komitmen tersebut. Publikasi dan sosialisasi perhelatan ini telah begitu banyak dilakukan dan akan terus dilakukan untuk membangun kesadaran dan komitmen partisipasi semua pihak di seluruh tanah air. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan dan penggiat pengembangan masyarakat telah bermitra dan melakukan banyak kerjasama untuk mewujudkannya. SDGs adalah kemasan yang di dalamnya berisi berbagai hal berkenaan dengan kehidupan dan permasalahan kita sehari-hari. Persoalan yang begitu kompleks dipermudah menjadi 17 masalah besar yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Kesepakatan ini harus menjadi panduan dalam perencanaan dan pelaksnaan pembangunan nasional dan juga daerah.
SDGs adalah kita. Buku ini disusun untuk membantu mengisi celah-celah yang tidak terjangkau oleh gerakan nasional pencapaian SDGs. Sebagai pembuka pintu bagi masyarakat luas dan para mahasiswa, khususnya di daerah, untuk masuk dalam pemahaman mendalam tentang SDGs. Isi buku ini menghimpun banyak catatan penting dari keterlibatan penulis dalam program dan kegiatan SDGs, berisi tentang pemahaman substantive SDGs dan bagaimana praktek administrasi publik bisa efektif mewujudkannya. Asumsi yang mendasari penulisan ini adalah bahwa kerangka besar SDGs tidak cukup mudah dimengerti sampai ketika itu dilaksanakan. Praktek administrasi publik berkewajiban untuk menterjemahkan pemikiran besar SDGs ke dalam panduan pelaksanaan untuk mencapainya. Pelaksanaan kerangka besar SDGs harus mudah dimengerti oleh administrator publik sampai ke unit terbawah untuk bisa menyuguhkan praktek administrasi publik yang efektif mendukung berbagai usaha pencapaian target-target SDGs tahun 2030. Melalui perannya yang kondusif, praktek administrasi publik yang efektif menjadi kunci pencapaian target-target tersebut. Tidak hanya administrasi publik di tingkat nasional tetapi juga, justru yang terpenting, administrasi publik di daerah sampai ke tingkat kelurahan dan desa. SDGs adalah kita.
|