Analisis pendapat jumhur 'Ulama':mengenai hukuman murtad kaitannya dengan negara bangsa modern
KUHAP dan KUHP: dilengkapi dengan UU no. 27 Tahun 1999, PP RI No. 59 Tahun 2010
Politik hukum pidana : perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dalam perspektif bank sebagai pelaku (offender)
Hukum pidana malapraktik : pertanggungjawaban dan penghapus pidana
Pemberantasan tindak pidana pencucian uang : perspektif hukum progresif
Delik-delik tertentu (Special delicten) di dalam KUHP
Hukum pidana terorisme
Kebijakan kriminal : criminal policy
Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia
Hukum pidana Indonesia