Text
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perdebatan konstitusi dan perundang undangan di Indonesia
Pada era Orde Baru, keistimewaan DIY pernah akan dihapuskan oleh pemerintah, yang tercermin dalam RUU pemerintahan daerah yang kemudian menjadi UU No. 5 Tahun 1974, tetapi ditolak oleh fraksi PPP dan fraksi PDI. Pada era reformasi, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY mengalami perpanjangan dua kali tanpa parameter yang jelas. DI tambah lagi, berlarut-larutnya pembahasan RUU keistimewaan DIY yang menghabiskan waktu lebih kurang 10 tahun.Buku ini merupakan hasil penelitian tentang permasalahan keistimewaan DIY. Secara sistematis, buku ini diawali dengan kajian tentang Daerah istimewa dan otonomi khusus dalam konstitusi indonesia. Selanjutnya bab 2 membahas daerah istimewa dalam perundang-undangan. Bab 3 mambahas keistimewaan DIY. Bab 4 membahas Sultan grond di DIY.
Ketersediaan
| BLU231294 | 342.5989 NIM d c1 | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| BLU231295 | 342.5989 NIM d | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
342.5989 NIM d
- Penerbit
- Bandung : Nusa Media., 2015
- Deskripsi Fisik
-
xi, 284 halaman ; 21 cm
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
9789791305792
- Klasifikasi
-
342.5989
- Tipe Isi
-
text
- Tipe Media
-
unmediated
- Tipe Pembawa
-
volume
- Edisi
-
Cetakan I : Mei 2022
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
Ni'matul Huda
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar