Text
Hukum pencatatan sipil
Sejak zaman Hindia Belanda telah berlaku berbagai produk hukum pencapil bagi berbagai golongan penduduk bangsa Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling (Eropeanen, vreemdeoosterlinge, dan inlander). Penggolongan penduduk yang demikian tentunya tidak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Buku ini mengupas berbagai hal berkenan dengan hukum pencatatan sipil, baik dari dimensi aturan, norma, prinsip, pengertian, dan sumber hukum pencapil, kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pencapil meliputi pencatatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangakatan anak, pengakuan dan pengesahan anak. serata pelaporan pencatatan sipil lainnya.
Ketersediaan
| blu211503 | 346.012 USM h C1 | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| blu211504 | 346.012 USM h C2 | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
346.012 USM h
- Penerbit
- Jakarta : Sinar Grafika., 2019
- Deskripsi Fisik
-
xix, 611p.; 23 cm.
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
-
- Klasifikasi
-
346.012
- Tipe Isi
-
text
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
volume
- Edisi
-
Cet. Ke-1
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
Rachmadi Usm ; editor Tarmizi
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar